Biografi Joko Widodo (Jokowi)- Presiden Indonesia ke 7
Biografi Joko Widodo (Jokowi)- Presiden Indonesia ke 7- Salah satu tokoh yang fenomenal pada tahun 2013 dan 2014 adalah sosok Joko Widodo atau yang lebih dikenal dengan nama Jokowi. Figurnya mulai menarik publik saat menjabat walikota Surakarta, makin melejit saat media menyorot keinginannya untuk memajukan mobil produksi dalam negeri merek Esemka dan semua prestasinya membawanya naik perlahan ke jabatan Presiden.
Beliau lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961 dan merupakan anak sulung dan putra satu-satunya dari empat bersaudara. Ia memiliki tiga orang adik perempuan bernama Iit Sriyantini, Ida Yati dan Titik Relawati. Sebelum berganti nama, Joko Widodo memiliki nama kecil Mulyono. Ayahnya berasal dari Karanganyar, sementara kakek dan neneknya berasal dari sebuah desa di Boyolali. Pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 111 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah.
Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai bekerja sebagai penggergaji di umur 12 tahun. Jokowi kecil telah mengalami penggusuran rumah sebanyak tiga kali. Penggusuran yang dialaminya sebanyak tiga kali di masa kecil memengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi Wali Kota Surakarta saat harus menertibkan permukiman warga.
Pendidikan Joko Widodo
Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Ketika ia lulus SMP, ia sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal sehingga pada akhirnya ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta.
Jokowi menikah dengan Iriana di Solo, tanggal 24 Desember 1986, dan memiliki 3 orang anak, yaitu Gibran Rakabuming Raka (1988), Kahiyang Ayu (1991), dan Kaesang Pangarep (1995).
Dengan kemampuan akademis yang dimiliki, ia diterima di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan judul skripsi "Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodya Surakarta".
Setelah lulus pada 1985, ia bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh, dan ditempatkan di area Hutan Pinus Merkusii di Dataran Tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun ia merasa tidak betah dan pulang menyusul istrinya yang sedang hamil tujuh bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik Pakdenya, Miyono, di bawah bendera CV Roda Jati. Pada tahun 1988, ia memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu, yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya sempat berjaya dan juga naik turun karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun pada tahun 1990 ia bangkit kembali dengan pinjaman modal Rp 30 juta dari Ibunya.
Usaha ini membawanya bertemu Micl Romaknan, yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, "Jokowi". Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya
Karir Politik
Wali Kota Surakarta
Pada pilkada kota Solo pada tahun 2005, Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%. Setelah terpilih, dengan berbagai pengalaman di masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas luar negeri. Berkat pencapaiannya ini Jokowi terpilih kembali sebagai Wali Kota Surakarta pada tahun 2010 dengan persentase suara sebesar 90,09%.
Program-program yang dilakukan: Rebranding Solo, Mendamaikan Keraton Surakarta, Penataan pedagang kaki lima, Pembenahan transportasi umum, Hari bebas kendaraan bermotor, Pembenahan pendidikan dan kesehatan, Solo Techno Park dan Mobil Esemka
Gubernur DKI Jakarta
Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu. Sementara itu Prabowo Subianto juga melobi PDI Perjuangan agar bersedia mendukung Jokowi sebagai calon gubernur karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan Calon Gubernur. Pada saat itu, PDI Perjuangan hampir memilih untuk mendukung Fauzi Bowo dan Jokowi sendiri hampir menolak dicalonkan. Sebagai wakilnya, Basuki T Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi dengan pindah ke Gerindra karena Golkar telah sepakat mendukung Alex Noerdin sebagai Calon Gubernur. Hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada hari pemilihan, 11 Juli 2012 dan sehari setelah itu, memperlihatkan Jokowi memimpin.
Setelah pemungutan suara putaran kedua, hasil penghitungan cepat Lembaga Survei Indonesia memperlihatkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai pemenang dengan 53,81%. Sementara rivalnya, Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli mendapat 46,19%.
Program-program:
Pengambilalihan Sumber Daya Air, Peningkatan upah minimum provinsi, Pembenahan transportasi umum, Pendirian PT Transjakarta, Rencana akuisisi Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD), Pengandangan Metromini dan Kopaja, Peluncuran bus tingkat wisata, Enam ruas jalan tol dalam kota, Mobil murah, Rotasi jabatan, Lelang jabatan, Pembenahan saluran air, Normalisasi Waduk Pluit, Normalisasi Waduk Ria Rio, Penataan permukiman kumuh, Kampung deret, Pembangunan dan relokasi ke rumah susun, Relokasi warga penghuni waduk, Pembenahan pendidikan dan kesehatan, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, Razia topeng monyet, Pembangunan RSUD Pasar Minggu, Peresmian Rumah Sakit Pekerja
Presiden RI
Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program "blusukan" untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung.Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya,sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden.Namun, selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan ia menegaskan baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif pada bulan April.
Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014.Ia juga mengungkapkan kesiapannya sembari mengucap "bismillah" dan mencium bendera merah putih di rumah Si Pitung.Selepas pengumuman ini, indeks IHSG melesat 152,47 poin menjadi 4.878,64,sementara nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menguat hingga angka 11,386.Pencalonan Jokowi juga diperkirakan dapat mendongkrak suara PDIP hingga 30% dalam pemilu legislatif. Namun, hasil hitung cepat menunjukkan bahwa suara PDIP gagal mencapai 20%.
Lima hari setelah deklarasinya, pada tanggal 19 Maret 2014 Joko Widodo digugat oleh Tim Advokasi Jakarta Baru di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia dinilai melanggar hukum perdata karena meninggalkan jabatannya sebagai gubernur sebelum merealisasikan janji-janjinya untuk melaksanakan program kerakyatan. Namun, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengkonfirmasi bahwa pencapresan Jokowi tidaklah melanggar hukum. Ia berhak maju dan akan dengan mudah mendapat izin dari Presiden tanpa harus mengundurkan diri karena sudah diatur dalam Undang Undang No 47 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Seorang kepala daerah yang hendak maju dalam Pemilihan Presiden harus mengajukan surat permintaan izin kepada Presiden dan Gamawan Fauzi tidak merasa memiliki alasan untuk menghalanginya.
Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Jusuf Kalla akan menjadi calon wakil presidennya. Pengumuman sekaligus deklarasi tersebut berlangsung di Gedung Joeang 45 di Menteng, Jakarta.Pencalonan tersebut didukung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.Pada hari yang sama, Jokowi dan Jusuf Kalla secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum.
Joko Widodo memenangi Pemilu 2014 atas lawan politiknya dari koalisi Merah Putih, Prabowo Subianto – Hatta Rajasa.
Tanggal 20 oktober 2014, sosok wong cilik yang dikenal dengan gaya blusukannya ini secara resmi di lantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7. Hari yang begitu bersejarah untuk bangsa Indonesia dimana banyaknya masyarakat yang ikut merayakan pengangkatan Presiden ketuujuh ini. Tidak hanya dalam kalangan masyarakat biasa, beberapa artis pun ikut merayakan dengan menggelar acara konser salam 3 jari di Monas, Jakarta.
Pelantikan menteri-menteri pada kabinet Jokowi dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2014, seminggu setelah pelantikannya sebagai presiden. Orang-orang yang direkrut untuk menjadi menteri adalah tokoh-tokoh yang dipercaya mampu mengemban amanat beliau untuk melakukan revolusi mental. Demikian biografi singkat Joko Widodo.
Susunan Menter- di kabinet Joko Widodo
Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral: Sudirman Said
Menteri Pariwisata: Arief Yahya
Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Indroyono Soesilo
Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago
Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi
Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara
Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly
Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu
Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi
Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo
Menteri Koordinator Bidang Polhukam: Tedjo Edy Purdijatno
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Sofjan Djalil
Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro
Menteri BUMN: Rini M Soemarno
Menteri Koperasi dan UMKM: Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga
Menteri Perindustrian: M Saleh Husin
Menteri Perdagangan: Rachmat Gobel
Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri
Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani
Menteri Agama: Lukman Hakim Saefuddin
Menteri Kesehatan: Nila F Moeloek
Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohanan Yambise
Menteri Kebudayaan dan Pedidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan
Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi: M Nasir
Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja’far
Beliau lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961 dan merupakan anak sulung dan putra satu-satunya dari empat bersaudara. Ia memiliki tiga orang adik perempuan bernama Iit Sriyantini, Ida Yati dan Titik Relawati. Sebelum berganti nama, Joko Widodo memiliki nama kecil Mulyono. Ayahnya berasal dari Karanganyar, sementara kakek dan neneknya berasal dari sebuah desa di Boyolali. Pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 111 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah.
Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai bekerja sebagai penggergaji di umur 12 tahun. Jokowi kecil telah mengalami penggusuran rumah sebanyak tiga kali. Penggusuran yang dialaminya sebanyak tiga kali di masa kecil memengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi Wali Kota Surakarta saat harus menertibkan permukiman warga.
Pendidikan Joko Widodo
Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Ketika ia lulus SMP, ia sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal sehingga pada akhirnya ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta.
Jokowi menikah dengan Iriana di Solo, tanggal 24 Desember 1986, dan memiliki 3 orang anak, yaitu Gibran Rakabuming Raka (1988), Kahiyang Ayu (1991), dan Kaesang Pangarep (1995).
Dengan kemampuan akademis yang dimiliki, ia diterima di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan judul skripsi "Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodya Surakarta".
Setelah lulus pada 1985, ia bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh, dan ditempatkan di area Hutan Pinus Merkusii di Dataran Tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun ia merasa tidak betah dan pulang menyusul istrinya yang sedang hamil tujuh bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik Pakdenya, Miyono, di bawah bendera CV Roda Jati. Pada tahun 1988, ia memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu, yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya sempat berjaya dan juga naik turun karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun pada tahun 1990 ia bangkit kembali dengan pinjaman modal Rp 30 juta dari Ibunya.
Usaha ini membawanya bertemu Micl Romaknan, yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, "Jokowi". Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya
Karir Politik
Wali Kota Surakarta
Pada pilkada kota Solo pada tahun 2005, Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%. Setelah terpilih, dengan berbagai pengalaman di masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas luar negeri. Berkat pencapaiannya ini Jokowi terpilih kembali sebagai Wali Kota Surakarta pada tahun 2010 dengan persentase suara sebesar 90,09%.
Program-program yang dilakukan: Rebranding Solo, Mendamaikan Keraton Surakarta, Penataan pedagang kaki lima, Pembenahan transportasi umum, Hari bebas kendaraan bermotor, Pembenahan pendidikan dan kesehatan, Solo Techno Park dan Mobil Esemka
Gubernur DKI Jakarta
Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu. Sementara itu Prabowo Subianto juga melobi PDI Perjuangan agar bersedia mendukung Jokowi sebagai calon gubernur karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan Calon Gubernur. Pada saat itu, PDI Perjuangan hampir memilih untuk mendukung Fauzi Bowo dan Jokowi sendiri hampir menolak dicalonkan. Sebagai wakilnya, Basuki T Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi dengan pindah ke Gerindra karena Golkar telah sepakat mendukung Alex Noerdin sebagai Calon Gubernur. Hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada hari pemilihan, 11 Juli 2012 dan sehari setelah itu, memperlihatkan Jokowi memimpin.
Setelah pemungutan suara putaran kedua, hasil penghitungan cepat Lembaga Survei Indonesia memperlihatkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai pemenang dengan 53,81%. Sementara rivalnya, Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli mendapat 46,19%.
Program-program:
Pengambilalihan Sumber Daya Air, Peningkatan upah minimum provinsi, Pembenahan transportasi umum, Pendirian PT Transjakarta, Rencana akuisisi Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD), Pengandangan Metromini dan Kopaja, Peluncuran bus tingkat wisata, Enam ruas jalan tol dalam kota, Mobil murah, Rotasi jabatan, Lelang jabatan, Pembenahan saluran air, Normalisasi Waduk Pluit, Normalisasi Waduk Ria Rio, Penataan permukiman kumuh, Kampung deret, Pembangunan dan relokasi ke rumah susun, Relokasi warga penghuni waduk, Pembenahan pendidikan dan kesehatan, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, Razia topeng monyet, Pembangunan RSUD Pasar Minggu, Peresmian Rumah Sakit Pekerja
Presiden RI
Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program "blusukan" untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung.Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya,sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden.Namun, selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan ia menegaskan baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif pada bulan April.
Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014.Ia juga mengungkapkan kesiapannya sembari mengucap "bismillah" dan mencium bendera merah putih di rumah Si Pitung.Selepas pengumuman ini, indeks IHSG melesat 152,47 poin menjadi 4.878,64,sementara nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menguat hingga angka 11,386.Pencalonan Jokowi juga diperkirakan dapat mendongkrak suara PDIP hingga 30% dalam pemilu legislatif. Namun, hasil hitung cepat menunjukkan bahwa suara PDIP gagal mencapai 20%.
Lima hari setelah deklarasinya, pada tanggal 19 Maret 2014 Joko Widodo digugat oleh Tim Advokasi Jakarta Baru di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia dinilai melanggar hukum perdata karena meninggalkan jabatannya sebagai gubernur sebelum merealisasikan janji-janjinya untuk melaksanakan program kerakyatan. Namun, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengkonfirmasi bahwa pencapresan Jokowi tidaklah melanggar hukum. Ia berhak maju dan akan dengan mudah mendapat izin dari Presiden tanpa harus mengundurkan diri karena sudah diatur dalam Undang Undang No 47 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Seorang kepala daerah yang hendak maju dalam Pemilihan Presiden harus mengajukan surat permintaan izin kepada Presiden dan Gamawan Fauzi tidak merasa memiliki alasan untuk menghalanginya.
Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Jusuf Kalla akan menjadi calon wakil presidennya. Pengumuman sekaligus deklarasi tersebut berlangsung di Gedung Joeang 45 di Menteng, Jakarta.Pencalonan tersebut didukung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura.Pada hari yang sama, Jokowi dan Jusuf Kalla secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum.
Joko Widodo memenangi Pemilu 2014 atas lawan politiknya dari koalisi Merah Putih, Prabowo Subianto – Hatta Rajasa.
Tanggal 20 oktober 2014, sosok wong cilik yang dikenal dengan gaya blusukannya ini secara resmi di lantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7. Hari yang begitu bersejarah untuk bangsa Indonesia dimana banyaknya masyarakat yang ikut merayakan pengangkatan Presiden ketuujuh ini. Tidak hanya dalam kalangan masyarakat biasa, beberapa artis pun ikut merayakan dengan menggelar acara konser salam 3 jari di Monas, Jakarta.
Pelantikan menteri-menteri pada kabinet Jokowi dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2014, seminggu setelah pelantikannya sebagai presiden. Orang-orang yang direkrut untuk menjadi menteri adalah tokoh-tokoh yang dipercaya mampu mengemban amanat beliau untuk melakukan revolusi mental. Demikian biografi singkat Joko Widodo.
Susunan Menter- di kabinet Joko Widodo
Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral: Sudirman Said
Menteri Pariwisata: Arief Yahya
Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Indroyono Soesilo
Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago
Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi
Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara
Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly
Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu
Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi
Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo
Menteri Koordinator Bidang Polhukam: Tedjo Edy Purdijatno
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Sofjan Djalil
Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro
Menteri BUMN: Rini M Soemarno
Menteri Koperasi dan UMKM: Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga
Menteri Perindustrian: M Saleh Husin
Menteri Perdagangan: Rachmat Gobel
Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri
Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani
Menteri Agama: Lukman Hakim Saefuddin
Menteri Kesehatan: Nila F Moeloek
Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohanan Yambise
Menteri Kebudayaan dan Pedidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan
Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi: M Nasir
Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja’far
No comments:
Post a Comment